Bupati yang pada kesempatan tersebut berpakaian seragam Linmas menyatakan, "terbakarnya Kantor Bupati  bukan alasan untuk absen atau tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat". Bupati mengingatkan bahwa kehadiran pegawai  sangat diharapkan oleh internal maupun masyarakat.

Dihadapan Sekda, para asisten, staf ahli, kabag, kasubag dan staf lingkup Sekretariat Daerah,  Bupati menyatakan,  "ada mekanisme yang diatur oleh peraturan pemerintah  untuk mengkompensasi atau mengganti jam kerja bagi pegawai yang melanggar jam kerja.

"Lacak daftar hadir,  ada cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 terkait dengan tingkat kehadiran. Surat edaran Bupati tentang mekanisme  penggantian jam kerja juga sudah ada,” tegas Ferry, disela-sela pidatonya, Senin (13/2).

Terkait dengan adanya kendala dalam pelaksanaan administrasi di kantor baru, Bupati menyatakan, insiden pembakaran Kantor Bupati di luar dugaan karena sesuai informasi, awalnya merupakan unjuk rasa damai.

Untuk ini Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada staf yang telah terganggu kondisi kerjanya pasca pembakaran kantor di Jalan Soekarno-Hatta akhir Januari lalu. Para staf juga diberikan motivasi agar tetap giat melayani masyarakat, "Jangan berkecil hati, karena yang terpenting pelayanan harus tetap berjalan. Mohon bekerja apa adanya, siap hadapi situasi apapun,” tambah Bupati.

Masalah pembangunan kantor baru sudah mulai tahun ini dengan dukungan dana 20 milyar bagi pembangunan fisik. Semua pegawai mulai sekarang harus berpikir karena suati saat akan  tinggal dan menetap di kecamatan Woha. 

Pembenahan administrasi keuangan juga tetap menjadi perhatian serius Bupati. Pemeriksaan reguler oleh BPK RI sebenarnya dalam bulan Februari ini, namun Pemerintah daerah meminta penundaan pemeriksaan hingga Bulan Maret agar ada waktu untuk melacak kembali dokumen-dokumen yang akan disajikan dalam pemeriksaan tersebut.

Menghadapi pemeriksaan rutin oleh BPK, Bupati menyarankan kepada para kepala bagian, apabila masih ada data-data  yang terselamatkan maka harus dikoordinasikan dengan bagian keuangan karena bulan Maret  BPK akan melakukan pemeriksaan.

Dalam penutupnya, Bupati menyarankan agar aparat tetap fokus bekerja, jangan ikut-ikut politik, dan  bahwa tidak mudah untuk mengganti seorang Bupati karena ada undang-undang yang mengatur.
|YUNI