Pernyataan itu diungkapkan Kepala Sekolah SDN 06 Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menanggapi aksi protes puluhan orang tua murid yang sebelumnya mendatangi komplek sekolah. “Dari 34 daftar nama yang ada dalam data di SDN 06 Sungai Bambu, tapi hanya 11 nama murid yang bisa saya kenal, selebihnya itu fiktif,” tegas Sutanto, dalam jumpa pers yang digelar diruang kerjanya, Rabu (25/1).

Menurut Sutanto, didampingi Eko Kurniawan seorang petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jakarta Utara, mengaku seluruh daftar nama penerima BSM diterima berdasarkan usulan Suku Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara melalui data yang dimiliki PKH. “Jadi saya mengikuti sesuai dengan arahan Eko, seperti apa yang disampaikan ya itu yang saya jalankan. Kemudian uang yang telah saya ambil dari BSM masih ditangan bendahara, saya tidak berani memberikan dana itu murid lain karena data yang saya terima juga berbeda,” terang Sutanto.

Terkait kasus itu, Kepala Sekolah 05 Sungai Bambu juga mengalami kasus serupa. Menurutnya, sebanyak 22 daftar penerima bantuan yang diterima sekolah hingga saat ini mengaku belum menerima dana BSM yang seharusnya telah ditransfer melalui rekening sekolah paling lambat akhir tahun 2011 lalu. “Ada 22 daftar nama murid yang saya terima, tapi uangnya sudah saya cek direkening tanggal 28 Desember 2011 belum ada saldo yang masuk,” ungkap Kepala Sekolah SDN 05 Sungai Bambu Markus Setiyono.

Menanggapi kasus itu, Eko Kurniawan terlihat berkilah saat menanggapi data yang dimiliki PKH diduga terdapat sejumlah nama fiktif. “Itu tidak fiktif, tapi mungkin datanya lompat ke sekolah lain. Pokoknya nanti persoalan ini akan saya laporkan kepihak Sudin,” kata Eko Kurniawan petugas pendamping PKH Jakarta Utara.

Seperti diketahui sebelumhya,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pola pemberian bantuan bagi siswa miskin kini bisa terus terpantau karena dilaksanakan berdasarkan data nama dan alamat.

Ia menjelaskan, jika peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi di jenjang Sekolah Dasar (SD), yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan subsidi beasiswa miskin. Ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka sudah dipastikan tetap akan memperoleh bantuan serupa. "Itu sebabnya yang disiapkan bagi para penerima bantuan siswa miskin ini adalah data nama dan alamat, atau by name by address," kata Nuh.

Pemberian subsidi ini, kata Nuh, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan. Selain itu juga  meningkatkan angka melanjutkan siswa antar jenjang pendidikan, menurunkan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan, serta penurunan kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar wilayah.

Di tahun 2012,  Kemdikbud berencana memberikan beasiswa miskin sebesar Rp 3,9 triliun. Bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), bantuan juga bisa diterima dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2012, sebagaimana yang tercantum pada petunjuk teknis (juknis) penggunaannya, dana BOS diperbolehkan digunakan untuk menutupi kebutuhan personal siswa. 

|NANG/ENDANG